JABARONLINE.COM-- Beberapa kepala desa di Kabupaten Bandung menyampaikan keluhan terkait dugaan tindakan tidak profesional yang dilakukan oleh oknum wartawan dari media lokal.
Dugaan tersebut mencakup pengiriman surat klarifikasi yang disinyalir digunakan sebagai sarana tekanan, bahkan berujung pada permintaan sejumlah uang.
Para kepala desa merasa khawatir dan tertekan atas situasi ini, dan berharap ada perlindungan hukum serta perhatian dari pihak berwenang terhadap praktik-praktik semacam ini.
Berdasarkan informasi yang diterima, sejumlah desa di Kabupaten Bandung menerima surat dari pihak yang mengaku sebagai Wartawan.
Surat tersebut meminta klarifikasi terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dengan alasan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas publik.
Namun, dalam praktiknya, surat klarifikasi tersebut diduga disertai dengan tekanan agar pihak desa memenuhi permintaan tertentu, termasuk dalam bentuk dana.
Bahkan, salah satu kepala desa mengaku pernah diminta hadir ke kantor sebuah lembaga bantuan hukum (LBH) untuk memberikan penjelasan atas dugaan temuan yang disampaikan dalam surat tersebut.
Tidak hanya itu, beredar pula informasi bahwa seorang sekretaris desa sempat memberikan sejumlah uang kepada pihak yang mengaku sebagai wartawan sebagai bentuk itikad baik guna menyelesaikan masalah tersebut.
“Kami merasa ditekan, karena jika tidak memberikan klarifikasi atau memenuhi permintaan, disebut-sebut akan dilaporkan ke aparat penegak hukum,” ujar salah satu kepala desa yang enggan disebutkan namanya. Rabu 30/9/2025.
Surat klarifikasi yang diterima oleh pemerintah desa juga dinilai tidak memenuhi unsur formalitas administrasi yang lazim digunakan oleh media resmi.
