JABARONLINE.COM — Perempuan Indonesia Raya (PIRA), organisasi sayap Partai Gerindra, resmi menetapkan Dr. Hj. Novita Wijayanti, SE, MM sebagai Ketua Umum PP PIRA periode 2025–2030 menggantikan dr. Sumarjati Arjoso, SKM. Keputusan ini diambil dalam Musyawarah Nasional (Munas) PIRA yang digelar di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (9/10/2025) malam.
Novita, yang juga politisi Partai Gerindra sekaligus Anggota Komisi V DPR RI, menyampaikan tekadnya untuk membawa PIRA ke arah yang lebih kuat. Ia menegaskan fokus kepemimpinannya adalah pada penguatan kapasitas perempuan, kemandirian ekonomi, serta peran strategis perempuan dalam kebijakan publik.
“Ini adalah amanah besar yang tidak hanya menjadi kehormatan, tetapi juga tanggung jawab untuk saya jalankan dengan sepenuh hati dan dedikasi,” ujar Hj Novita dalam keterangan tertulisnya.
Sebelum terpilih menjadi ketua umum, Novita dikenal aktif sebagai Penasehat PP PIRA dan Bendahara Fraksi Partai Gerindra DPR RI. Ia menegaskan, sejak berdiri pada 9 Oktober 2008, PIRA telah menjadi garda terdepan perjuangan kader perempuan di seluruh Indonesia.
Menurutnya, PIRA merupakan wadah penting dalam membangun kapasitas, jejaring, dan keberdayaan perempuan melalui pendidikan politik, kepemimpinan, serta pengabdian masyarakat.
“PIRA bukan sekadar sayap partai, tetapi mesin penggerak nilai-nilai kerakyatan, mendengar, bekerja, dan menghadirkan solusi nyata dari dapur UMKM hingga podium kebijakan,” tegas legislator dari Dapil Jawa Tengah VIII (Banyumas–Cilacap).
Kini, dengan adanya kader aktif di 37 provinsi, Hj Novita berharap PIRA bisa menjadi kekuatan besar yang menggerakkan perempuan untuk tampil sebagai motor perubahan. Ia menyoroti fakta bahwa keterwakilan perempuan di legislatif nasional masih berkisar 23–27 persen, sehingga PIRA memiliki peran strategis untuk memperbesar partisipasi politik perempuan.
Hj Novita pun menetapkan tiga komitmen utama kepemimpinannya. Pertama, meningkatkan kapasitas kader perempuan. Kedua, memperkuat peran perempuan dalam pengambilan keputusan politik dan kebijakan publik.
“Dan yang ketiga, membangun jaringan solidaritas dan sinergi antar anggota PIRA di seluruh daerah untuk memperkuat suara kolektif perempuan Gerindra,” paparnya.
