JABARONLINE.COM - Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) yang bersinergi dengan Petugas Penanggulangan Bencana Kecamatan (P2BK) Purabaya tengah mengintensifkan langkah-langkah preventif dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi. Fokus utama dalam agenda kerja pekan ini adalah melakukan normalisasi aliran sungai dan perbaikan drainase di titik-titik rawan genangan yang tersebar di wilayah Kecamatan Purabaya. Langkah ini diambil menyusul meningkatnya intensitas curah hujan di wilayah Sukabumi Selatan yang kerap memicu meluapnya debit air sungai hingga merendam permukiman warga dan lahan pertanian produktif. Kerja sama lintas sektoral ini menunjukkan komitmen serius pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat dari ancaman bencana alam tahunan.
Normalisasi yang dilakukan mencakup pengerukan sedimen lumpur yang telah mengendap bertahun-tahun serta pembersihan sampah domestik maupun material kayu yang menyumbat aliran air. Berdasarkan pengamatan di lapangan, pendangkalan sungai menjadi penyebab utama air tidak mampu tertampung di dalam badan sungai saat hujan deras mengguyur. Dinas PU mengerahkan sejumlah alat berat serta personel teknis dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) terkait untuk memastikan proses normalisasi berjalan efektif. Kehadiran P2BK Purabaya dalam kegiatan ini juga sangat krusial, mengingat mereka memiliki data pemetaan wilayah yang paling rentan terdampak banjir, sehingga intervensi infrastruktur yang dilakukan menjadi lebih tepat sasaran dan efisien.
Secara geografis, wilayah Purabaya memiliki topografi yang cukup unik dengan perpaduan antara perbukitan dan lembah, yang membuat aliran air dari dataran tinggi mengalir dengan kecepatan tinggi menuju daerah rendah. Jika sistem drainase dan kondisi sungai tidak dalam keadaan optimal, maka risiko banjir bandang atau luapan air permukaan menjadi sangat tinggi. Oleh karena itu, normalisasi ini bukan sekadar kegiatan rutin pembersihan, melainkan sebuah strategi rekayasa infrastruktur untuk mengembalikan kapasitas tampung sungai sesuai dengan debit rencana. Para ahli hidrologi dari Dinas PU juga melakukan kajian lapangan untuk menentukan titik-titik mana saja yang memerlukan perkuatan tebing sungai (TPT) guna mencegah erosi yang dapat memicu longsor di pinggiran aliran sungai.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi menegaskan bahwa sinergitas antara instansi teknis dan petugas lapangan di tingkat kecamatan adalah kunci keberhasilan mitigasi bencana. Menurutnya, koordinasi yang baik dengan P2BK memungkinkan Dinas PU untuk merespons laporan masyarakat dengan lebih cepat. Dalam proyek normalisasi di Purabaya ini, fokus pengerjaan tidak hanya pada sungai utama, tetapi juga pada saluran-saluran sekunder dan tersier yang melintasi kawasan padat penduduk. Hal ini dilakukan agar sistem pembuangan air terintegrasi dengan baik, sehingga tidak ada air yang terjebak di pemukiman warga saat terjadi hujan dengan durasi yang lama.
Dampak dari pendangkalan sungai di Purabaya selama ini memang cukup dirasakan oleh masyarakat setempat. Selain mengancam keselamatan jiwa dan harta benda, banjir juga seringkali melumpuhkan akses transportasi utama yang menghubungkan antar desa maupun antar kecamatan. Dengan adanya normalisasi ini, diharapkan mobilitas warga tetap terjaga meskipun cuaca buruk melanda. Secara ekonomi, kelancaran arus logistik sangat bergantung pada kondisi infrastruktur jalan yang bebas dari genangan. Air yang meluap ke jalan tidak hanya mengganggu lalu lintas, tetapi juga mempercepat kerusakan konstruksi aspal, yang pada akhirnya akan menambah beban anggaran daerah untuk perbaikan jalan.
Selain aspek teknis, kegiatan ini juga mengedepankan pendekatan sosial kepada masyarakat sekitar. P2BK Purabaya secara aktif melakukan sosialisasi kepada warga agar tidak lagi membuang sampah ke aliran sungai. Normalisasi yang dilakukan oleh pemerintah akan sia-sia jika perilaku masyarakat dalam menjaga lingkungan tidak berubah. Edukasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan saluran drainase di depan rumah masing-masing terus digalakkan. Keterlibatan masyarakat dalam menjaga hasil normalisasi ini menjadi faktor penentu keberlanjutan fungsi infrastruktur dalam jangka panjang. Gotong royong antara petugas dan warga terlihat dalam beberapa titik pembersihan manual yang tidak bisa dijangkau oleh alat berat.
Menilik sejarah kebencanaan di wilayah Purabaya, banjir merupakan ancaman yang berulang setiap tahunnya. Catatan BPBD menunjukkan bahwa kerugian material akibat luapan sungai di masa lalu mencapai angka yang cukup signifikan, mulai dari kerusakan rumah hingga gagal panen pada ratusan hektar sawah. Dengan adanya langkah proaktif dari Dinas PU dan P2BK ini, pemerintah berharap grafik risiko bencana dapat ditekan serendah mungkin. Upaya normalisasi ini juga dipandang sebagai bagian dari visi besar pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sukabumi, di mana pembangunan infrastruktur harus selaras dengan upaya pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana.
Teknis pengerjaan normalisasi ini juga menghadapi tantangan tersendiri, terutama terkait dengan akses alat berat menuju titik-titik penyumbatan yang berada di area sempit. Namun, dengan keahlian operator dan koordinasi lapangan yang matang, kendala tersebut dapat diatasi. Selain pengerukan, petugas juga melakukan perapian bantaran sungai agar aliran air menjadi lebih laminer dan tidak menciptakan turbulensi yang bisa merusak struktur tanah di sekitarnya. Penggunaan material lokal yang ramah lingkungan dalam beberapa perbaikan kecil juga diterapkan guna menjaga ekosistem sungai tetap terjaga selama proses konstruksi berlangsung.
Ke depan, Pemerintah Kabupaten Sukabumi berencana untuk membangun sistem peringatan dini (Early Warning System) yang lebih terintegrasi di sepanjang aliran sungai di Purabaya. Sistem ini nantinya akan bekerja sama dengan data dari BMKG dan sensor ketinggian air yang dipantau secara real-time oleh P2BK. Normalisasi sungai yang dilakukan saat ini merupakan fondasi fisik yang sangat penting sebelum sistem teknologi tersebut diterapkan. Tanpa kapasitas sungai yang memadai, teknologi peringatan dini hanya akan memberikan informasi tanpa ada ruang bagi air untuk mengalir dengan aman. Oleh karena itu, perbaikan infrastruktur fisik tetap menjadi prioritas utama dalam skema mitigasi bencana daerah.
