JABARONLINE.COM – Gelombang tuntutan terkait keterbukaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mencuat di Desa Cangko, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sejumlah warga melayangkan kritik keras terhadap Pemerintah Desa (Pemdes) yang dinilai tertutup mengenai laporan pengelolaan unit usaha desa tersebut, Kamis (16/4/2026).
Kekecewaan warga memuncak setelah agenda audiensi yang telah direncanakan untuk membahas persoalan tersebut mendadak ditunda oleh pihak Pemdes. Alasan penundaan tersebut diklaim karena pihak-pihak terkait belum siap hadir dalam pertemuan tersebut.
Salah seorang warga, Syamsul Huda, mengungkapkan bahwa penundaan dilakukan karena Pemerintah Desa masih menunggu kesiapan dari pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pengurus lama BUMDes. Menurutnya, selama ini masyarakat merasa dibiarkan tanpa kejelasan mengenai unit usaha yang berjalan maupun pola pengelolaannya.
"BUMDes ini minim informasi. Kami seakan-akan kurang informasi terkait unit-unit yang berjalan dan bagaimana pengelolaannya. Kami bertanya-tanya, makanya kami meminta pemerintah desa untuk beraudiensi," tegas Syamsul.
Hal senada disampaikan oleh Caswadi. Ia menilai pembatalan audiensi ini semakin memperkuat kesan bahwa persoalan transparansi BUMDes belum ditanggapi secara serius oleh pemerintah desa. Ia juga menyoroti ketidakhadiran BPD dalam proses ini.
"Hari ini audiensi kami ditunda karena menurut Pak Kuwu kesiapan belum lengkap. Lagi pula BPD tidak hadir. Menurut keterangan Pak Kuwu, Ketua BPD di sini juga menjabat sebagai Sekretaris BAZNAS Kabupaten Indramayu," ungkap Caswadi.
Lebih lanjut, Caswadi mengkritik kinerja BPD yang dianggap gagal menjalankan fungsinya dalam menampung aspirasi masyarakat. Ia menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak konstitusional untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa, termasuk BUMDes, sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik.
"Harapan kami hanya ingin desa kami maju. Keterbukaan itu hak kami sebagai masyarakat. Segala bentuk pengelolaan keuangan di desa, kami berhak tahu," tambahnya.
Namun, di tengah derasnya sorotan publik, Kuwu (Kepala Desa) Cangko justru memilih menghindar saat hendak dikonfirmasi oleh awak media. Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Desa Cangko belum memberikan penjelasan resmi terkait polemik pengelolaan BUMDes maupun alasan pasti penundaan audiensi tersebut.***
