JABARONLINE.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi menggelar Rapat Paripurna dengan sejumlah agenda penting yang menjadi penentu arah pembangunan daerah ke depan. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang sidang DPRD Kabupaten Sukabumi, Selasa (31/3/2026).
Agenda yang dibahas meliputi penyampaian laporan reses ke-1 tahun 2026, pemaparan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027, serta penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sukabumi akhir tahun anggaran 2025.
Rapat paripurna dihadiri langsung oleh Bupati Sukabumi Asep Japar bersama Wakil Bupati Andreas, Sekretaris Daerah Ade Suryaman, jajaran Forkopimda, serta sejumlah undangan lainnya.
Dalam forum tersebut, Bupati memaparkan berbagai capaian pembangunan sepanjang tahun 2025 yang dinilai menunjukkan tren positif. Ia menyebut, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, serta perbaikan kesejahteraan sosial menjadi indikator utama yang mengalami kemajuan.
Selain itu, pemerintah daerah juga dinilai berhasil menjaga stabilitas fiskal melalui pengelolaan anggaran yang proporsional antara pendapatan dan belanja daerah. Hal tersebut berdampak pada optimalisasi pelaksanaan program pembangunan di berbagai sektor.
Bupati turut mengulas capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencakup sektor sosial, kesehatan, pendidikan, ekonomi, investasi, ketahanan pangan, infrastruktur, hingga tata kelola pemerintahan. Meski sebagian besar indikator melampaui target, ia mengakui masih ada sektor yang perlu mendapat perhatian, terutama infrastruktur jalan.
Aksi Forwacib Guncang Balai Kota Sukabumi, Program Makan Bergizi Gratis Dituding Dimonopoli
“Beberapa indikator memang sudah melampaui target, namun masih ada yang perlu ditingkatkan, khususnya pada sektor infrastruktur,” ungkapnya.
Sebagai langkah tindak lanjut, pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai strategi perbaikan untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun berjalan.
Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Menurutnya, peran DPRD dalam fungsi pengawasan dan penganggaran sangat krusial dalam memastikan program berjalan optimal.
